Rakor Persiapan Verifikasi Parpol Pemilu 2024 dan Peran Penting SIPOL

  • 26 Agustus 2021
  • 14:55 WITA
berita_212608070800_RakorPersiapanVerifikasiParpolPemilu2024danPeranPentingSIPOL.jpeg

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Komisioner KPU Kabupaten Badung Ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang digelar KPU Provinsi Bali, Kamis (26/08/2021) dalam jaringan (daring)

Hal yang mengemuka adalah peran penting Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yakni sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.

Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini menyampaikan, bahwa seluruh pendaftaran terpusat di KPU RI, operator melakukan penginputan data, upload adata, seluruh kegiatan operator ada di KPU RI, KPU Kabupaten hanya menerima dokumen yang didownload dari aplikasi sipol untuk dilakukan verifikasi administrasi.

Pemaparan materi oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan mengatakan berkenaan dengan mekanisme verifikasi terhadap partai politik, untuk parpol yang sudah Parliamantary Treshold atau yang telah memenuhi ambang batas 4% perolehan suara sah dalam pemilihan umum, telah memiliki wakil di DPR, DPRD Prov/Kab/Kota hanya dilakukan verifikasi administrasi, sedangkan diluar itu dan parpol baru yang baru tercatat dengan SK kementerian yang berwenang akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan memaparkan tentang persentase keterwakilan perempuan, untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat pimpinan parpol pusat wajib menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Sedangkan untuk pencalonan, wajib menyertakan 30% calon perempuan anggota DPRD prov/kab, karena jika tidak akan menggugurkan proses pencalonan dalam satu Dapil.

Peserta dari KPU Kabupaten/Kota se Bali diminta untuk mengirimkan daftar inventarisasi permasalahan terkait pendaftaran partai politik saat Pemilu Tahun 2019 untuk kemudian dikompilasi dan dijadikan usulan pembuatan peraturan maupun kebijakan terkait pelaksanaan proses ini dimasa Pemilu Tahun 2024 mendatang.

FOTO TERKAIT

Komentar

Pengumuman Terkait

Dokumen Terkait