Peran Penting PPID KPU sebagai Penyedia Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan Menuju Pemilu 2024

  • 12 Agustus 2021
  • 17:45 WITA
berita_211208060838_PeranPentingPPIDKPUsebagaiPenyediaInformasiKepemiluandanKelembagaanMenujuPemilu2024.png

Mangupura. - KPU Kabupaten Badung mengikuti Webinar Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Menghadapi Pemilu dan Pemilihan, Kamis (12/08/2021) yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI.

 

Webinar dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengelolaan Pelayanan Informasi Pemilu dan Pemilihan. Mewujudkan pelayanan informasi pemilu secara cepat, tepat dan biaya ringan, mempercepat memperoleh informasi mengenai penyelesaian sengketa informasi.

 

Webinar dibuka oleh Ketua KPU RI, Ilham Saputra. Dalam sambutannya Ilham Saputra menyampaikan bahwa saat ini KPU mengupayakan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Melalui webinar ini kita dapat memahami keterbukaan terhadap informasi dan memberikan pemahaman yang sama mengenai regulasi tentang standar layanan prosedur penanganan sengketa informasi.

 

Sebagai narasumber, Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dengan materi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU RI Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024.

 

Dalam materinya disampaikan berkenaan dengan regulasi terkait penyampaian, pengelolaan dan penyediaan informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Bagaimana pelayanan permohonan informasi dilakukan, serta jenis informasi yang dapat diperoleh melalui pelayanan PPID KPU.

 

KPU RI berkomitmen memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon informasi dengan memberikan atensi kepada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat serta melakukan Inovasi dalam keterbukaan informasi publik. PPID terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang dikelola di KPU. Tujuannya agar publik mendapatkan kepastian terlayani dalam permintaan informasi. Inovasi lainnya adalah penyebarluasan informasi melalui media sosial.

 

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana, yang juga hadir sebagai narasumber dalam materinya memaparkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seluruh badan publik yang ada di Indonesia. Manfaatnya adalah menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik serta membangun kepercayaan publik.

 

Lebih lanjut Gede Narayana menjelaskan bahwa KPU sebagai Penyelenggara Pemilu harus memastikan bahwa setiap informasi Pemilu dan Pemilihan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat kecuali terhadap informasi yang dikecualikan. Kewajiban PPID adalah mengumumkan informasi Pemilu secara berkala serta memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan pemohon serta memutakhirkan DIP Pemilu dan Pemilihan.

 

Dalam sesi diskusi dibahas mengenai bagaimana pengelolaan informasi yang dikecualikan, kesiapan SDM dalam mengelola PPID dan media sosial. Peserta sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan, saran dan masukan untuk perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terlebih menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024.

 

Foto Terkait :

Komentar