KPU Badung Dukung Reformasi Birokrasi di Lembaga KPU

  • 17 Oktober 2019
  • 18:35 WITA
berita_191710061041_KPUBadungDukungReformasiBirokrasidiLembagaKPU.jpeg

Reformasi birokrasi sebagai upaya merubah paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, menjadi hal penting yang harus dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Paradigma tersebut, dari yang dilayani menjadi yang melayani, termasuk di lingkungan KPU Kabupaten Badung. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam sosialisasi reformasi birokrasi oleh KPU RI, yang dihadiri KPU Kabupaten Badung bertempat di KPU Provinsi Bali (17/10/2019).

Tahapan penting dalam reformasi birokrasi adalah penguatan kelembagaan yang ditandai dengan kinerja yang  baik. Terdapat 8 program mikro yang harus dijalankan yaitu manajemen perubahan, pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM ASN, peraturan perundang-undangan, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam sesi dengar pendapat, Ketua KPU Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta berkesempatan menyampaikan dukungan terhadap Reformasi Birokrasi (RB) yang terus didorong bagi seluruh satuan kerja (satker) KPU yang tersebar di Indonesia. Hal ini sebagai wujud aksi nyata terhadap apresiasi peningkatan sumber daya manusia di KPU yang telah mampu menyelenggarakan tahapan Pemilu dengan baik. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan indikator kinerja dan pelaporan sebagai bukti bahwa kelembagaan KPU memang benar-benar bekerja secara nyata harus terdokumentasi dengan baik. Sehingga kedepan, KPU tidak hanya terkesan sebagai lembaga yang hanya ada dan bekerja bila ada Pemilu saja, namun lebih daripada itu, bahwa KPU melalui program-programnya telah berkontribusi nyata bagi terbangunnya kesadaran politik di Indonesia baik di dunia akademisi, di masyarakat maupun bagi pelaku politik praktis itu sendiri.

 

Foto terkait :

 

Komentar