AGENDA KEGIATAN

Baca Berita

KPU Badung hadiri Rakor Stakeholders Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018

Oleh : kpubadung | 15 Juni 2017 | Dibaca : 96 Pengunjung

Mangupura- KPU Kabupaten Badung turut dilibatkan dalam penyusunan rekomendasi serangkaian persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mendatang. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (14/6/2017).Dalam rapat koordinasi yang dihadiri KPU RI dan Bawaslu,  Aparat  keamanan,kesbangpol, capil, Tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, Acara yang di buka oleh Ketua Bawaslu RI Bapak Abhan dengan “ tema membangun komitmen bersama dalam penyelenggaraan pilkada yang berintegritas dan dipercaya publik."

Rakor yang diawali dengan pembahasan permasalahan sehingga dapat menyusun rekomendasi ini diibagi menjadi dua kelompok,masing-masing menyampaikan banyaknya permasalahan. Kelompok A diantaranya membahas minimnya anggaran, sarana dan prasarana kurang memadai, dengan menghasilkan rekomendasi berupa koordinasi agar lebih ditingkatkan.Sementara itu, pada kelompok B antara lain membahas tentang kesulitan rekruitmen badan ad-hoc karena kepentingan penguasa di tingkat lokal. Terkait hal ini, disampaikan rekomendasi untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan sehingga bisa melibatkan tenaga guru sebagai panitia ad-hoc.Selain itu, permasalahan terkait pemutakhiran data pemilih seperti perbedaan tata kelola dalam hal aturan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan antara KPU dengan Disdukcapil, kurangnya  kesadaran penduduk untuk mengurus administrasi kependudukan dan ketentuan pengunaan KTP elektronik dalam data pemilih. Rekomendasi yang dihasilkan agar Disdukcapil berupaya melakukan inovasi dalam menyelesaikan data yang belum terekam sebagai target 2017, dan penyamaan persepsi KPU Kabupaten/Kota tentang data pemilih.

Terkait kendala yang terjadi di Kabupaten Badung kurang loyalitas personal atau minat untuk mengabdi demi kepentingan umum sebagai Badan Ad-hoc dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat perkapita sedikit lebih tinggi dari kabupaten lain di daerah di Bali pd umumnya, dibanding sebagai penyelenggara dengan honorarium yg lebih rendah namun tanggung jawab luar biasa. sehingga menjadi suatu kendala  yang serius di Kabupaten Badung,’ ujar Ketua KPU Badung A A Gde Raka Nakula yang hadir dalam Rakor tersebut.

Dalam Rakor yang berlangsung selama dua hari tersebut, dibahas pula permasalahan lain. Hal tersebut diantaranya vertual calon perseorangan dan penertiban alat peraga kampanye. Rekomendasi permasalahan tersebut nantinya akan diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bali sebagai masukan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mendatang.


Oleh : kpubadung | 15 Juni 2017 | Dibaca : 96 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Hubungi Kami
kpubadung@gmail.com -
Jajak Pendapat
Bagaimana Pendapat Anda tentang Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung?
Twitter