Pelaporan Dana Kampanye Adalah Bentuk Kepatuhan Paslon

  • 04 November 2020
  • 13:05 WITA
berita_200511091136_PelaporanDanaKampanyeAdalahBentukKepatuhanPaslon.jpeg

MANGUPURA. Semoga dalam kegiatan sosialisasi Pelaporan Dana Kampanye ini, dapat memberikan satu pemahaman yang sama antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilu demi tercapainya tertib administrasi.

Demikian kutipan harapan Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta dalam sambutannya pada kegiatan sosialiasasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang diselenggarakan di Warung Mina Dalung, Rabu (4/11/2020).

Pada kesempatan tersebut, Semara Cipta menjelaskan Paslon harus melakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap segala transaksi yang terjadi selama masa kampanye. Dimulai pembuatan RKDK, kemudian melaporkan dana awal kampanye (LADK), dan jumlah sumbangan yang diterima oleh Paslon (LPSDK), hingga terakhir pada saat LPPDK. 

“Sekiranya dengan sosialisasi ini, kita berharap pemahaman, persepsi terhadap pola dan teknis pencatatan yang benar mengacu dari kaidah-kaidah terhadap pelaporan dana kampanye yang sudah digariskan oleh KPU RI,” terang pria yang akrab disapa Kayun itu.

Menurutnya, diperlukan sinergi antar stakeholder terkait, sehingga kedepan tidak ada miskomunikasi maupun koordinasi yang mengakibatkan kesalahpahaman terkait dana kampanye. 

“Kita kira ini menjadi penting, outputnya nanti di tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 9 Desember 2020 dapat selesai dengan aman, lancar dan tertib administrasi,” tandas komisoner asal Banjar Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal ini.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali yang diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan A.A. Gede Raka Nakula mengatakan KPU harus aktif berkoordinasi dengan Paslon paling lambat satu hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen beserta lampirannya. Ia menambahkan ini dilakukan pada Sabtu, (5/12/2020).

“Paslon menyampaikan LPPDK paling lambat pada Minggu, 6 Desember 2020 pukul 18.00 WITA melalui aplikasi SIDAKAM Online,” ungkap mantan Ketua KPU Kabupaten Badung periode 2013-2018 itu.

Lebih jauh Gung Nakula menyampaikan, KPU Kabupaten/Kota akan menerima beberapa dokumen terkait dengan LPPDK. Diantaranya Dokumen LPPDK1-PASLON s.d LPPDK5-PASLON, lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik. 

Terakhir ia menegaskan, apabila penerimaan LPPDK Paslon melebihi batas waktu penyampaian, KPU akan membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima (TT) dan Berita Acara (BA).

Pada sisi lain, IAI Wilayah Bali Herkulanus Bambang Suprasto yang juga sebagai Anggota Pokja Pelayanan dan Fasilitasi Dana Kampanye menerangkan ujung akhir dari laporan dana kampanye ini adalah audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

“Yang jelas terkait audit oleh KAP ini ialah bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan dari penerapan peraturan dan ketentuan KPU yang berlaku,” ujarnya.

Ia berharap agar Paslon menyiapkan seluruh bukti fisik dan dokumentasi terkait transaksi selama masa kampanye. Disamping itu Bambang juga menuturkan KAP akan melakukan konfirmasi terkai bukti yang diberikan.

 “Artinya halaman transaksi harus jelas dan lengkap, karena auditor akan melakukan konfirmasi terkait hal itu,” sebutnya.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, Anggota KPU Provinsi Bali A.A. Gede Raka Nakula, Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Badung, Bawaslu, IAI Wilayah Bali, LO Paslon dan Operator SIDAKAM.

Foto terkait :

Komentar

Dokumen Terkait