KPU Badung Umumkan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020

  • 01 November 2020
  • 08:00 WITA
berita_200211061131_KPUBadungUmumkanDanaKampanyePesertaPemilihanTahun2020.jpeg

MANGUPURA. KPU Kabupaten Badung telah mengumumkan secara resmi terkait dana kampanye oleh Pasangan Calon. Hal tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor : 2012/PL.02.5-Pu/5103/KPU-Kab/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

“Per tanggal 31 Oktober 2020, kami sudah umumkan secara resmi. Total sumbangan dana kampanye Paslon GiriAsa sebesar Rp 1.060.000.000. Perinciannya bersumber dari pribadi Paslon Rp 1.000.000.000 dan dari partai politik atau gabungan partai politik sebesar Rp 60.000.000,” ungkap Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Hukum dan Pengawasan Nur Sodiq, Minggu (1/11/2020).

Nur Sodiq menjelaskan, dana kampanye baik yang bersumber dari pribadi maupun dari partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan pihak lain perseorangan, sumbangan pihak lain kelompok, dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta wajib dilaporkan ke KPU Badung. 

Hal ini mengacu PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Lebih jauh ia menyampaikan bahwa LPSDK sudah diserahkan oleh tim kampanye melalui LO Paslon pada, Sabtu (31/10/2020).

“Sebelum ditetapkan melalui Rapat Pleno, tim KPU Badung telah melakukan pencermatan terkait beberapa bagian yang ada di dalam LPSDK, diantaranya adalah periode LPSDK, saldo penerimaan sumbangan dan kampanye, jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang, bukti transfer dan urutan pencatatan penerimaan sumbangan,” terangnya.

Pihaknya berharap dengan diumumkannya LPSDK secara terbuka melalui papan pengumuman, website dan media sosial, akan tercipta transparansi khususnya terkait penggunaan dana kampanye oleh Paslon. Ia juga menambahkan, setelah ini setiap kegiatan kampanye akan dilaporkan melalui LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

“Yang berkaitan dengan dana kampanye semuanya wajib untuk dilaporkan,” tandasnya.

Foto terkait :

Komentar

Dokumen Terkait