Komitmen Lindungi Hak Pilih, KPU Badung Bentuk Posko

  • 21 September 2020
  • 14:55 WITA
berita_202209080906_WujudLindungiHakPilih,KPUBadungBentukPosko.jpeg

MANGUPURA. Menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 784/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 perihal pengumuman DPS dan persiapan DPT, KPU Kabupaten Badung menggelar Bimtek dan Uji Publik penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Senin, (21/09/2020). Bertempat di The Patra Bali kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan, dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.

“Tanggal 19 s.d. 28 September 2020, kita melakukan pengumuman dan sekaligus uji publik DPSHP,” ungkap Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta dalam sambutannya.

Semara Cipta menjelaskan uji publik yang dimaksud ialah bagaimana pihaknya menghadirkan data pemilih secara transparan. Selanjutnya acara ini dirangkai dengan bimtek DPSHP karena tahapan adanya tanggapan dan masukan masyarakat sudah bisa dilakukan per tanggal 19 September 2020.

“Bilamana ada warga yang melaporkan dirinya setelah melihat pengumuman belum terdaftar, maka Bapak/Ibu PPS harus bersiap dengan formulir A1A yaitu form tanggapan dan masukan masyarakat,” terang pria yang akrab disapa Kayun Semara itu.

Kayun juga menuturkan dalam formulir A1A tidak ada form yang diberikan kepada pelapor, jadi ia membuatkan dalam satu lembar dan dibagian bawah ditambahkan penerima. Pihaknya pun menambahkan akan membuat posko lindungi hak pilih dimasing-masing desa/kelurahan. Kemudian nanti dibuatkan juga tim helpdesknya dan dipasang roll baner yang telah disiapkan oleh KPU Badung.

“Posko lindungi hak pilih ini akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 22-28 September 2020. Sehingga bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih agar melaporkan ke pihak desa,” jelasnya.

Pada sisi lain, Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG menyampaikan hal mendasar setelah dilakukannya coklit

“Setelah perubahan DPS ini terjadi, kita berharap data ini menjadi data yang memenuhi standar KPU RI, KPU Pronvinsi Bali dan KPU Kabupaten Badung,” beber Gung Yusa.

Kemudian pihaknya berharap data pemilih itu valid, real dan tidak ada elemen data yang keliru didalamnya. Jika masih ada elemen data yang salah, pihaknya akan mengalami kesulitan untuk menetapkan DPT.

“Kami yakin bahwa data ganda/invalid itu bisa dibersihkan. Itulah tugas utama kita ketika dari pengumuman ini meminta tanggapan dan masukan masyarakat,” tandasnya.

Foto terkait : 

Komentar

Pengumuman Terkait

Dokumen Terkait