Sebelum Ditetapkan Sebagai DPS, KPU Badung Gelar Rapat Pra Pleno Rekapitulasi DPHP

  • 07 September 2020
  • 15:00 WITA
berita_200809010937_SebelumDitetapkanSebagaiDPS,KPUBadungGelarRapatPraPlenoRekapitulasiDPHP.jpeg

MANGUPURA. Sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU Kabupaten Badung menggelar Rapat Pra Pleno untuk persiapan Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP pada Senin (07/09/2020). Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat KPU Badung itu turut mengundang Bawaslu, Disdukcapil dan Ketua PPK se-Kabupaten Badung.

Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM I Wayan Artana Dana dalam pembukanya menyampaikan dilakukannya rapat ini demi data pemilih yang berkualitas dengan prinsip kerja akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif.

Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana Putra menerangkan Pra Pleno hari ini adalah persiapan akhir untuk kegiatan pleno penetapan pada tanggal 9 September 2020 dari data model A-KWK menjadi DP kemudian DPS.

“Di Kabupaten Badung tidak ada yang dicabut hak pilihnya, tetapi pada saat di cek di salah satu desa terdapat warga yang di TMS kan dan kami sudah tindak lanjuti,” terang Gung Yusa.

Lebih jauh ia juga mengungkapkan apabila memang benar dicabut hak pilihnya harus ada surat khusus dari pemerintah dan dari KPU sendiri tidak boleh sembarangan menghapus hak pilih warga.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Ketut Alit Astasoma yang menekankan dari proses pleno di tingkat Desa dan Kecamatan perlu diperhatikan untuk hal-hal yang disampaikan dari PPK. Untuk pleno di tingkat Kabupaten nanti pada tanggal 9 September 2020 dipastikan tanggungjawabnya terhadap data yang di publikasikan.

“Data yang dilampirkan oleh Disdukcapil mengenai data pemilih yang belum rekam atau memiliki KTP-el agar dipastikan untuk kepastian datanya,” ujarnya.

Selanjutnya kepastian mengenai pemilih yang dicoret agar tidak asal dicoret dan menjadi kehilangan hak pilihnya, mohon untuk dipastikan dan di cocokan datanya terhadap data dari Disdukcapil. 

“Misal dari TPS 1 ada 4 orang telat dicoret, jangan sampai pada pemilu berikutnya data orang tersebut muncul kembali,” tegasnya.

Pada sisi lain, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Putu Suryawati menuturkan selama pandemi ini banyak tantangan yang pihaknya hadapi untuk pelaksanaan perekaman KTP-el. Ia juga menjelaskan sudah melakukan perekaman terhadap warga yang kelahiran Januari – Juni 2003.

“Dari Disdukcapil untuk Suket itu sudah ditiadakan, namun masih banyak warga yang KTP-el nya belum jadi meminta suket untuk pegangan sementara. Jadi ketika KTP-el sudah jadi, dari pihak Disdukcapil akan segera menginformasikan ke warga tersebut dan suket kami ambil kembali,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan untuk data warga meninggal kebanyakan karena pihak keluarga tidak mau mengurus akta kematian dan dari Disdukcapil tidak bisa asal menghapus data warga jika tidak ada aktanya.

Foto terkait :

Komentar

Pengumuman Terkait

Dokumen Terkait