Proses Coklit Berakhir, KPU Badung Susun DPHP

  • 28 Agustus 2020
  • 13:00 WITA
berita_203108100842_ProsesCoklitBerakhir,KPUBadungSusunDPHP.jpeg

MANGUPURA. Guna memberikan informasi terkait perkembangan data pemilih, KPU Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran) pada, Jumat (28/08/2020). Kegiatan yang mengundang KPU Provinsi Bali, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bawaslu Kabupaten Badung, PPK dan Panwascam se-Kecamatan Badung tetap mengacu pada protokol kesehatan.

Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana mengungkapkan terkait dengan hasil rekapitulasi coklit yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juli s.d. 13 Agustus 2020, pihaknya telah berkoordinasi lebih awal dengan Bawaslu, Disdukcapil, Kesbangpol dan PPK.

“Di Kabupaten Badung jumlah TPS menjadi 997, ada pengurangan sejumlah 72 TPS dari total TPS awal 1069,” bebernya saat memberikan keterangan bertempat di Rumah Pintar Pemilu.

Lebih jauh, ia mengatakan untuk penggabungan misalnya pada TPS 1 dan 2 pemilihnya berjumlah hanya 200 pemilih dan jika ditotal menjadi 400 pemilih, maka akan digabungkan menjadi 1 TPS.

Terkait dengan data A-KWK, pihaknya juga tidak memperbolehkan memberikan data apapun yang berkaitan dengan data pemilih karena adanya Undang-Undang mengenai perlindungan data diri. 

Anggota KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya yang turut hadir dalam acara menerangkan untuk Pleno di desa dan kecamatan hanya memberikan hasil rekapan saja, melainkan penetapannya nanti akan di pleno kabupaten.

“Untuk data A-KWK maupun A.B-KWK tidak bisa diberikan karena data pribadi seseorang merupakan data rahasia, tidak bisa diberikan ke sembarang orang. Jadi KPU tidak bisa memberikan ke pihak manapun,” tegasnya.

Selanjutnya Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Putu Suryawati menuturkan, lembaganya sudah bersurat ke warga agar segera melakukan perekaman untuk anaknya yang kelahiran tahun 2003.

Mengenai pengahapusan data, Disdukcapil juga tidak bisa sembarangan menghapus data warga karena ada sanksinya. Jadi harus ada surat keterangan/akta kematian bagi warga yang sudah meninggal.

“Disdukcapil sudah melakukan perekaman untuk warga yang belum memiliki KTP-el. Untuk warga yang belum mendapatkan KTP-el karena kehabisan keping, akan di berikan surat keterangan yang nantinya bisa ditukarkan pada saat keping sudah tersedia,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung Made Pande Yuliartha menuturkan terkait kepastian data hasil coklit PPDP yang diperlukan sebagai laporan dalam pengawasan. Saat ini untuk data kepengawasan hanya menggunakan data sample dari panwascam.

“Ketika melaksanakan pengawasan kami keterbatasan data-data, jadi sangat dibutuhkan data-data pasti dari hasil coklit. Contoh TMS dengan total 72.805 tersebut dikarenakan apa saja bisa TMS, yang seperti itu kami perlukan,” terangnya.

Ia juga menambahkan Bawaslu ataupun panwascam hanya mengawasi proses dari awal data sampai DPT, oleh karena itu memerlukan data-data hingga hasil coklit.

Dari daftar pemilih A-KWK yang semula 402.995 setelah di lakukan coklit terdapat adanya TMS 72.805, pemilih baru 33.405, pindah TPS 25.135, perbaikan data pemilih 5.341, perbaikan jenis kelamin 17. Setelah dilakukan pencermatan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berjumlah 363.595 orang yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020.

Foto terkait : 

Komentar

Pengumuman Terkait

Dokumen Terkait