Produk Hukum untuk Perkuat Payung Hukum Pilbup Badung 2020

  • 28 Agustus 2020
  • 11:30 WITA
berita_202808040804_ProdukHukumuntukPerkuatPayungHukumPilbupBadung2020.jpeg

MANGUPURA. Dalam rangka memperkuat payung hukum pemilihan yang ada di Gumi Keris, KPU Kabupaten Badung melaksanakan Rapat Pokja Penyusunan Produk Hukum (Keputusan) pada Jumat, (28/08/2020). Acara dibuka oleh Anggota KPU Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana Putra selaku ketua pokja, bertempat di Rumah Pintar Pemilu.

Dalam pembukanya Gung Yusa menekankan, dalam pemilihan di tengah pandemi Covid-19 hukum tidak boleh pudar. Oleh karenanya ia berpesan agar rapat pokja ini bisa membuat payung hukum yang kuat dalam mengawal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung mendatang.

Selanjutnya Anggota KPU Badung Divisi Hukum dan Pengawasan Nur Sodiq, menyampaikan ada perubahan terkait masa pokja penyusunan produk-produk hukum yang awalnya tiga bulan menjadi enam bulan. Hal ini berdasar telah keluarnya SK KPU RI No 388 Tahun 2020.

“Harapan kita supaya dalam pokja ini benar-benar maksimal, yang pada prinsipnya Divisi Hukum ini merupakan jendela informasi. Dari aspek SDM juga bisa menjadi tolak ukurnya bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh KPU,” terang laki-laki yang pernah menjadi advokat ini.

Ditambahkan, pihaknya juga merencanakan akan memberikan informasi lebih dini khususnya yang ada di KPU Badung terkait masalah keputusan KPU No 323 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

“Sehingga nanti kita akan rangkum dan memberikan informasi lebih awal dalam rangka menetapkan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPU Badung yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” ujar Nur Sodiq.

Sementara itu, penanggung jawab dalam pokja Anggota KPU Badung Divisi Teknis Penyelenggaraan Ni Luh Nesia Padma Gandi mengatakan apa yang sudah disiapkan, dikerjakan dan yang akan dikerjakan dibuatkan list per bulannya.

“Ini akan menjadi output dari pelaksanaan pokja penyusunan produk hukum,” kata Nesia Gandi.

Lebih jauh ia juga menerangkan, nanti ke depan apabila ada kendala-kendala mohon dikoordinasikan segera sehingga bisa mencari solusinya secara bersama-sama dan menghasilkan pemilihan yang berkualitas.

Antisipasi hal-hal yang perlu dibuat selama tahapan juga dibahas dalam pertemuan ini. Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menerangkan semua tahapan dari menetapkan NPHD sampai proses pelantikan harus dicermati.

“Masa kerja pokja bertambah sampai enam bulan tentu sudah dipastikan juga kepada proses tahapan sengketa yang harus disiapkan,” bebernya.

Orang nomor satu di KPU Badung ini juga berharap jangan sampai secara pelaksanaan aman, tetapi secara administrasi bermasalah.

“Faktor eksternal disini dari bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Badung, bisa diberikan gambaran umum cek list penyusunan hukum yang dibuat oleh KPU sehingga kedepan saling mengingatkan,” tambah pria yang akrab dipanggil Kayun Semara itu.

Pada sisi lain A.A. Ayu Laksmi Dewi selaku Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung mengungkapkan dari semua tahapan pihaknya perlu mengingatkan satu hal yakni saling koordinasi dalam semua penyusunan produk hukum yang dibuat.

“Mengenai perubahan-perubahan yang terjadi, dimana pun kebijakan dari pusat kita sebagai eksekutor pasti menindaklanjutinya,” imbuhnya.

Lebih jauh ia meyakini bagaimana pun produk hukum yang dibuat oleh KPU dan Pemda pasti tidak jauh berbeda, hanya dasar pembuatannya saja yang membedakan.

Foto terkait :

Komentar

Pengumuman Terkait

Dokumen Terkait