KPU Badung Rangkul Setda Bagian Hukum dan HAM

  • 30 Juli 2020
  • 12:05 WITA
berita_203007080701_KPUBadungRangkulSetdaBagianHukumdanHAM.jpeg

MANGUPURA. Demi terciptanya sukses hukum administrasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, KPU Kabupaten Badung secara intens melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung hal tersebut. Salah satunya melalui Rapat Pokja Penyusunan Produk Hukum pada Kamis (30/07/2020).

Bertempat di Ruang Nayakottama kegiatan rapat pokja dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Seperti penggunaan masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan air mengalir.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Teknis Penyelenggaraan Ni Luh Nesia Padma Gandi, Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Hukum dan Pengawasan Nur Sodiq, Kepala Sub.Bagian Hukum KPU Kabupaten Badung Ni Made Irawati dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung A.A. Ayu Laksmi.

Ni Luh Nesia Padma Gandi dalam sambutannya menyampaikan berkenaan dengan masa kerja pokja penyusunan produk-produk hukum (keputusan) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020. Walaupun masa kerja pokja ini hanya tiga bulan, terhitung dari Juli s.d. September pihaknya tetap optimis dapat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka pesta demokrasi di Gumi Keris.

“Walaupun masa kerja cuma tiga bulan, ini sebenarnya kita sudah berproses sejak awal dimulainya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020,” ungkap Nesia Gandi.

Dia menyampaikan produk hukum merupakan salah satu yang krusial atau substansi sebagai bahan sengketa. Sehingga pihaknya harus benar-benar melakukan pencermatan dalam penyusunannya.

“Didalam rapat pokja ini kita akan menyusun kegiatan terkait dengan penyusunan produk hukum agar menjadi sistematis dan terencana. Ada baiknya kita menyiapkan cek list produk-produk hukum apa saja yang harus dibuat dengan berpedoman pada PKPU 5 Tahun 2020,” terangnya.

Pada sisi lain Nur Sodiq membeberkan bahwasanya pada sub bagian hukum dan pengawasan KPU Badung sangat produktif, terutama dalam memunculkan dan membuat produk-produk hukum yang berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA).

“Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diperlukan teknik penyusunan agar terdapat suatu standar, baik mengenai bentuk luar (kerangkanya), sistematika, maupun mengenai tata penulisan dan perumusan norma,” ucapnya.

Lebih jauh ia menerangkan mengenai Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara. Ini merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (UU 30 Tahun 2014).

“Jadi pada prinsipnya kita didalam KPU itu merupakan keputusan dari administrasi penyelenggara. Yang sifat keputusannya itu final, konkret dan individual,” ujarnya.

Ditambahkannya mengenai alur penyusunan keputusan ialah pengusulan rancangan keputusan dari sub. bagian masing-masing melalui nota dinas. Selanjutnya melakukan pencermataan yang pada akhirnya dilakukan penetapan oleh Ketua KPU.

Didalam menyusun produk-produk hukum pihaknya mengatakan wajib mengacu pada tata urutan peraturan perundan-undangan. Yang diawali dengan UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, PP, PERPRES dan PERDA.

“Kita di KPU Kabupaten Badung hirarki yang paling tinggi itu ialah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), begitu juga ada keputusan KPU Kabupaten Badung,” jelasnya.

Berkaitan dengan tema yang diangkat pada hari ini, dia mengungkapkan ada beberapa produk hukum yang telah diunggah dalam Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH). Dengan total 121 SK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang bisa diakses melalui link https://jdih.kpu.go.id/bali/badung/.

Sementara itu, Setda Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Badung A.A. Ayu Laksmi menuturkan pihaknya baru kali pertama mengikuti keanggotaan kelompok kerja (pokja) pemilihan umum.

“Kami dari pemda akan senantiasa mendukung secara penuh hal-hal apa yang diperlukan dalam kaitan penyusunan produk hukum. Tentu diperlukan kerja sama maupun koordinasi yang lebih ekstra dalam rangka menyukseskan pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Badung 9 Desember 2020,” tutupnya.

Foto terkait :

 

Komentar

Pengumuman Terkait

Dokumen Terkait