Pentingnya Penyusunan Produk-Produk Hukum, Demi Suksesnya Pilbup Badung 2020

  • 13 Juli 2020
  • 15:15 WITA
berita_201307090709_PentingnyaPenyusunanProduk-ProdukHukum,DemiSuksesnyaPilbupBadung2020.jpeg

MANGUPURA. Walaupun di situasi pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Badung secara terus menerus melakukan inovasi dan kreatifitas dalam menyosialisasikan tahapan pemilihan serentak tahun 2020.  Hal ini didukung dengan penyusunan produk-produk hukum, salah satunya dalam tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

Pentingnya produk hukum ini menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Kepala Sub. Bagian Hukum Ni Made Irawati. Kegiatan ini mengundang pihak Kesbangpol dan Bawaslu Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada Senin (13/07/2020).

Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan dalam proses produk hukum ini kaitannya dengan legalitas dari setiap pekerjaan yang kita lakukan per tahapan.

“Apabila bisa dibuatkan lebih awal proses penyusunan produk hukum ini sangat bagus, termasuk sudah berpikir dari sekarang proses rekapitulasi dan penetapan,” ujar pria yang akrab disapa Kayun Semara ini.

Menurutnya, ini penting dibuatkan guna antisipasi dini dalam hal penyiapan semua hal penyusunan produk-produk hukum yang dibuat setiap tahapan dengan output yang jelas. 

Sementara itu, Kesbangpol Kabupaten Badung yang diwakili I Gede Eka Esa Daryawan mengapresiasi yang dilakukan KPU karena sudah selangkah lebih maju terkait publikasi produk-produk hukum yang dibuat.

“Saya rasa Kepala Sub. Bagian Hukum sudah baik dalam menjalankan tugasnya, tinggal dibantu suport dan diingatkan saja. Karena di hukum tidak bisa bekerja sendiri harus saling mengingatkan dengan bagian yang lain,” harapnya.

Selanjutnya perwakilan Bawaslu Kabupaten Badung I Made Agni Prabawa Suryadi menuturkan yang dilakukan KPU adalah langkah strategis karena bagaimana pun hukum harus transparan, dan harus dipublikasikan. 

“Kedepannya bisa memudahkan kita Bawaslu bersama KPU agar menghasilkan pemilihan yang berkualitas baik dari segi proses dan hasilnya,” tandasnya.

Berkaitan dengan transparansi, Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Hukum dan Pengawasan Nur Sodiq menambahkan pihaknya telah membuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di awal bulan April 2020. 

“Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekadar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan melalui JDIH ini,” tutupnya.

Hadir dalam rapat tersebut seluruh Komisioner dan Kepala Sub. Bagian KPU Kabupaten Badung.

Foto terkait :

 

Komentar

Dokumen Terkait