Tegaskan Netralitas ASN, KPU Badung Sosialisasikan Tahapan Pilkada Badung 2020

  • 14 November 2019
  • 14:10 WITA
berita_191511051151_TegaskanNetralitasASN,KPUBadungSosialisasikanTahapanPilkadaBadung2020.jpeg

Mangupura - Komisis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung memulai kegiatan sosialisasi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 dengan menyasar instansi pemerintah tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tokoh masyarakat adat se Kecamatan Mengwi, Kamis (14/11/2019) bertempat di Kantor Camat Mengwi.

 

Dalam sambutan pembuka, Camat Mengwi, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., MAP., memberikan apresiasi terhadap tingkat kehadiran dari perangkat desa dan tokoh masyarakat adat yakni Perbekel/Lurah, Kaling/Kelian Dinas serta Bendesa Adat di Wilayah Kecamatan Mengwi. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Mengwi siap menyukseskan Pilkada Badung 2020.

 

Lebih lanjut disampaikan bahwa akan dilaksanakan pemilihan Perbekel secara serentak di 10 (sepuluh) desa yang tahapan sudah mulai berjalan.

“Tiang harapkan pemilihan perbekel serentak ini berjalan baik, jangan sampai masa transisi pemerintahan di desa menghambat pelaksanaan Pilkada Badung” jelas Jaya Saputra.

 

Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat, I Wayan Artana Dana, memaparkan materi tahapan Pilkada Tahun 2020. Penekanan sosialisasi ada pada peningkatan partisipasi masyarakat. Di Kabupaten Badung partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Legeslatif cenderung meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi pada pemilihan kepala daerah yang cenderung menurun.

 

“Angka partisipasi masyarakat inilah yang menjadi tantangan KPU Badung dalam PilBupati 2020 mendatang, untuk memenuhi target 85% tingkat partisipasi masyarakat” jelas Artana Dana.

 

Hal ini menjadi tantangan bagaimana upaya KPU Badung untuk mencapai target tersebut dengan gencar melakukan kegiatan sosialisasi menyasar berbagai segmen pemilih yang ada.

 

Materi selanjutnya disampaikan oleh Anggota KPU Badung Divisi Hukum dan Pengawasan, Nur Sodiq berkenaan dengan jumlah minimum dukungan persyaratan bagi calon perseorangan. Bagi masyarakat yang ingin maju melalui jalur perseorangan sudah dapat mulai mempersiapkan diri untuk mengumpulkan dukungan.

 

Pada sesi diskusi, kepala lingkungan Lukluk mengemukakan tentang pemutakhiran data pemilih, dan kedudukan perangkat desa/kelurahan dalam hal politik praktis. Berkenaan dengan hal ini akan dibentuk petugas PPDP yang akan melakukan coklit dan memastikan pemilih yang dicoklit berada di tempat saat tanggal 23 September 2020.

 

Selanjutnya bahwa ASN tidak boleh berpolitik praktis, kuncinya adalah Penyelenggara Negara. Jika ada yang berkeinginan untuk ikut menjadi tim sukses pasangan calon wajib mengundurkan diri, sehingga tindakan kita tidak merugikan diri sendiri dan tentunya pasangan calon.

 

 

Foto terkait:

Komentar

Dokumen Terkait