Rakor Pengelolaan JDIH Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi Hukum di KPU Badung

  • 13 Oktober 2021
  • 13:15 WITA
berita_211510091033_RakorPengelolaanJDIHSebagaiBentukKeterbukaanInformasiHukumdiKPUBadung.jpeg

Mangupura. -  Sebagai bentuk keterbukaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi hukum guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Badung, Rabu (13/10/2021).

 

Ketua KPU Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta dalam sambutannya menginformasikan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 belum di tetapkan, namun  harus mulai menselaraskan tujuan agar kekompakan selalu terjalin dalam proses tahapan kedepan.

 

Kegiatan dipandu oleh Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas, I Wayan Artana Dana dan sebagai narasumber Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Hukum dan Pengawasan Nur Sodiq.

 

Nur Sodiq dalam materinya menyampaikan terkait Mekanisme Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Badung. Dalam pemaparannya dijelaskan mengenai keterbukaan KPU dalam memberikan informasi hukum seperti Surat Keputusan tentang tahapan yang dapat diakses dan di download melalui website JDIH KPU Kabupaten Badung.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat KPU Kabupaten Badung ini, dihadiri oleh Kabid Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung, Partai Politik se-Kabupaten Badung, Sekretaris dan Kasubbag serta staf pelaksana di Sekretariat KPU Kabupaten Badung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

 

Foto terkait:

Komentar